1. Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pembantah untuk seluruhnya;

 

2. Menyatakan gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pembantah tepat dan beralasan hukum;

 

3. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beriktikad baik;

 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 712 PK/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2625 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 168/PDT/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 hingga dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

 

 

 

5. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya :

 

5.1. Berita Acara bertanggal 11 April 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama- sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas + 6.000 (enam ribu) hektar yang terletak di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kepenghuluan Pasir Putih dan Kepenghuluan Balai Jaya (sekarang Kecamatan Bagan Sinembah : Kelurahan Bagan Batu Kota, Kepenghuluan Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kelurahan Bahtera Makmur Kota;, Kecamatan Balai Jaya : Kelurahan Balai Jaya Kota, Kepenghuluan Balai Jaya, Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pasir Putih Barat;, dan Kecamatan Bagan

 

 

Sinembah Raya : Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kelurahan Bagan Sinembah Kota;, Kabupaten Rokan Hilir), dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhammad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002;

 

5.2. Berita Acara Nomor : 12/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Pembetulan Berita Acara bertanggal 11 April 2020 tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas + 6.000 (enam ribu) hektar dari Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhammad Ali Adnan sebagaimana Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002;

 

5.3. Berita Acara bertanggal 11 April 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama- sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas + 6.000 (enam ribu) hektar dari dalam bidang tanah seluas 100.000 (seratus ribu) hektar yang terletak di Kepenghuluan Bagan Senembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (sekarang Kecamatan Bagan Sinembah : Kelurahan Bagan Batu Kota, Kepenghuluan Bagan Batu, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kelurahan Bahtera Makmur Kota;, Kecamatan Balai Jaya : Kelurahan Balai Jaya Kota, Kepenghuluan Balai Jaya, Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pasir Putih Barat;, dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya : Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kelurahan Bagan Sinembah Kota;, Kabupaten Rokan Hilir), dari Penerima Hibah Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan/Musyawarah Adat Dalam Lingkungan Suku Hamba Raja bertanggal 20 Desember 1977;

 

5.4. Berita Acara Nomor : 13/DPH-MTKESMKK/A/2021 bertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (Pembantah), bersama-sama dengan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, dan Kepala-kepala Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, tentang Langkah dan Upaya Dalam Rangka Menindaklanjuti Berita Acara yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu bertanggal 11 April 2020 tentang Pencabutan Hibah Atas Tanah Ulayat Milik Suku Melayu Hamba Raja seluas + 6.000 (enam ribu) hektar dari

 

 

Penerima Hibah Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhammad Ali Adnan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Negeri Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 7 Maret 2002;

 

6. Menyatakan bidang-bidang tanah obyek sengketa kembali menjadi tanah ulayat milik Suku Melayu Hamba Raja Kenegerian Kubu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pembantah;

 

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Terbantah sebanyak 16 (enam belas) persil atas nama Terbantah V atas bidang-bidang tanah obyek sengketa, yaitu :

 

7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas bidang tanah seluas 1.411 m2 (seribu empat ratus sebelas meter persegi), yang telah dipecah menjadi 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yakni :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 133 m2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi);

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 139 m2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi);

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 153 m2 (seratus lima puluh tiga meter persegi);

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi);

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 156 m2 (seratus lima puluh enam meter persegi);

f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi);

7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 9.127 m2 (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi);

 

7.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 3.512 m2 (tiga ribu lima ratus dua belas meter persegi);

 

7.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.388 m2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi);

 

7.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 9.982 m2 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi);

 

7.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 3.512 m2 (tiga ribu lima ratus dua belas meter persegi);

 

 

7.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);

 

7.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 13.906 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus enam meter persegi);

 

7.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 16.290 m2 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi);

 

7.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);

 

8. Menyatakan Para Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

 

9. Menghukum Para Terbantah serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang-bidang tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada Pembantah dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun, yaitu bidang-bidang tanah sebagaimana ditegaskan pada :

 

9.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas bidang tanah seluas 1.411 m2 (seribu empat ratus sebelas meter persegi), yang telah dipecah menjadi 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yakni :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 133 m2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi);

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 139 m2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi);

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 153 m2 (seratus lima puluh tiga meter persegi);

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi);

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 156 m2 (seratus lima puluh enam meter persegi);

f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas bidang tanah seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi);

 

9.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 9.127 m2 (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi);

 

9.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 3.512 m2 (tiga ribu lima ratus dua belas meter persegi);

 

9.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 5.388 m2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi);

 

 

9.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 9.982 m2 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi);

 

9.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas bidang tanah seluas 3.512 m2 (tiga ribu lima ratus dua belas meter persegi);

 

9.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);

 

9.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 13.906 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus enam meter persegi);

 

9.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 16.290 m2 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi);

 

9.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);

 

10. Menghukum Para Terbantah untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pembantah setiap hari apabila Para Terbantah lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini;

 

11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 712 PK/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2625 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 168/PDT/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015;

 

12. Menghukum Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini;

 

13. Menghukum Para Terbantah secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini;